Info Terkini

Ini Alasan Kenapa Gubernur Sahbirin Noor Digugat

Rental Mobil Banjarmasin - Aksi demo warga tak terelakan, mereka berduyun-duyun datang ke kantor Gubernur Kalsel yang lokasinya bertempat di Kota Banjarbaru. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus bentuk protes atas kebijakan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang memberikan dispensasi angkutan tambang melintas di jalan negara.

Truk Angkutan Batubara Kalsel Truk Angkutan Batubara Kalsel

Seperti yang dilansir kalsel.prokal.co, pemprov Kalsel telah memberikan izin angkutan hasil tambang melintas di jalan umum milik negara. Buntut dari permasalahan tersebut menyebabkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Empat orang penggugat tersebut adalah Sabirin Yahya (41) warga Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Wahyudin (43) warga Simpang Belitung, Banjarmasin Barat, Slamet Mulyono, warga Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dan Ahmad Syah (39) warga Jalan Veteran,Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

Deddy Catur Yulianto, kuasa hukum empat orang warga Kalsel yang menggugat dispensasi tersebut mengatakan, gugatan sudah dikirimkan ke PTUN Banjarmasin pada hari Jumat (24/2) tadi. “Gugatan ini kami ajukan atas dasar keresahan klien kami maupun warga Kalimantan Selatan lainnya yang terkena dampak negatif akibat pemberian dispensasi tersebut,” kata Deddy.

Awal kasus ini dimulai dari adanya kegiatan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 yang mengatur tentang Perubahan atas Perda Kalsel Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan. Tim penegak  melakukan penutupan jalan di tiga lokasi di Kabupaten Tapin dan Barito Kuala.

Ganjilnya, tak lama setelah penutupan, satu lokasi dibuka kembali dengan bermodalkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 503/56/DPMPTSP/II/2017, tertanggal 16 Februari 2017 melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentang Pemberian Dispensasi Crossing Jalan Provinsi Untuk Angkutan Hasil Tambang di daerah ini kepada sebuah perusahaan bernama PT Talenta Bumi.

Deddy mengatakan pemberian dispensasi tersebut selain memberikan dampak buruk bagi masyarakat, secara langsung  juga berdampak pada kerugian yang dialami negara. Pemanfaatan jalan umum yang tidak seharusnya dilintasi oleh angkutan yang mengangkut hasil tambang sangat berpotensi merusak kontur dan fisik jalan.  Truk-truk yang melintas dengan bobot muatan puluhan ton sangat tidak layak melintas di jalan umum.

“Sudah sesuai nggak dengan ketentuan hukum? Kok malah dibiarkan, diberikan legitimasi pula, nanti jalan rusak dibenahinya pakai uang siapa? Uang negara itu, uang yang diambil dari pajak-pajak yang kita bayarkan selama ini,” ucapnya seraya mengatakan penggunaan jalan umum untuk dilintasi muatan yang melebihi batas itu melawan hukum.

Keputusan yang diambil kepala daerah menabrak ketetapan Perda Nomor 3 Tahun 2012.  Tidak ada klausul pemberian dispensasi penggunaan jalan umum bagi angkutan yang mengangkut hasil tambang. Pemberian dispensasi tersebut menurutnya juga dianggap tanpa pertimbangan yang matang, sehingga pemberian dispensasi tersebut terdapat cacat administrasi.

“Seharusnya surat keputusan pemberian dispensasi baru diterbitkan setelah pemohon dispensasi melakukan pembangunan konstruksi penguatan jalan yang dituangkan ke dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan. Namun faktanya, SK Gubernur tetap terbit meskipun tidak ada pembangunan peningkatan kemampuan jalan yang dilakukan oleh pemohon dispensasi,” ujarnya. []