Info Terkini

Masalah Taksi Online di Banjarmasin Kembali Memanas

Rental Mobil Banjarmasin - Masalah taksi online di Banjarmasin kembali memanas. Beberapa aktifitas demonstrasi menolak keberadaan taksi online terjadi di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Aksi demonstrasi serupa juga pernah terjadi sebelumnya bisa anda baca di artikel berikut taksi online di Banjarmasin.  Protes kembali terjadi di Banjarmasin dan Banjarbaru dan mereka menuntut agar pemerintah Kalimantan Selatan melarang atau menutup aplikasi berbasis online yang menawarkan jasa ojek, taksi dan lain-lain.

Taksi Online Banjarmasin

Tak hanya itu, aksi protes taksi online di Banjarmasin juga menuntuk agar pemprov Kalsel memblokir aplikasi taksi online atau minimal menutup kantor perwakilannya di Kalsel. Mereka menganggap persaingan di lapangan tak seimbang dan mematikan penghasilan sopir taksi offline.

“Kami tidak iri atau dengki. Kami diatur dengan kewajiban mengurus izin trayek, bayar pajak, kalau izin kir kedaluwarsa harus siap kena tilang. Tapi taksi online? Mereka berkeliaran mencari penumpang tanpa aturan,” kata Ketua Organda Banjarmasin Asqolani yang juga koordinator aksi.

Aksi unjuk rasa dilakukan di halaman gedung dewan dengan pengamanan ratusan personil kepolisian. Hingga akhirnya mereka sepakat mengirimkan perwakilan untuk berunding ke ruang Komisi III yang membidangi masalah infrastruktur. Di situ mereka ditemui Sekdaprov Kalsel Haris Makkie, Ketua Komisi III Supian HK, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Rusdiansyah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhammad Hawari.

Berkali-kali pengunjuk rasa mengaku kecewa lantaran tak bisa bertemu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Tapi Haris sudah menegaskan, ia telah diberi kewenangan untuk mewakili gubernur dan menemui pendemo.

Supian mengaku sudah menerima surat aspirasi dari Organda pada pekan terakhir September. Tindak lanjutnya, mereka mengirim Sekretaris Komisi III Riswandi ke Kementerian Perhubungan.

Sejumlah 14 pasal dalam Permenhub No 26 Tahun 2017 tentang Taksi Online telah dianulir Mahkamah Agung. Menyusul permohonan judicial review oleh pengusaha taksi online. Praktis, sekarang terjadi kondisi status quo tanpa kepastian aturan.

“Kemenhub berjanji paling lambat 1 November aturan penggantinya sudah diterbitkan. Jadi sabar dulu, karena masalah taksi online kewenangan pusat, bukan daerah,” kata Riswandi.

Dalam situasi tersebut, Rusdiansyah coba mengambil hati pengunjuk rasa dengan memberikan penjelasan tentang adanya ketimpangan ketika Permenhub No 26 dijegal.

Ia mencontohkan, hilangnya aturan batasan tarif atas dan bawah. Sebelumnya diatur, paling murah tarif taksi online adalah Rp3.700 per kilometer dan paling mahal Rp6.500 per kilometer. “Kalau dicabut, mereka pasang seribu rupiah per kilometer, harga pasar bakal hancur,” tukasnya.

Pasal lain yang ia sayangkan dianulir, terkait kewenangan gubernur untuk membatasi taksi online di daerahnya. “Kalau dibiarkan sebanyak-banyaknya gawat,” imbuh Rusdiansyah.

Sedangkan Hawari, mengaku tak bisa berbuat banyak. Pemblokiran aplikasi taksi online adalah wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tapi ada contoh bagus di Jakarta. Taksi Bluebird kini menggandeng Uber, Go Car dan Grab. Kerjasama taksi offline dan online ini terbukti saling menguntungkan,” sarannya.

Setelah perundingan yang alot, alhasil tak satu pun tuntutan pengunjuk rasa dikabulkan. Solusinya, mereka hanya diminta bersabar hingga 1 November. Kembali pada Asqolani, ia berharap setidaknya sembari menunggu aturan baru terbit, Dinas Perhubungan dan Satlantas bertindak.

“Tanpa aturan artinya taksi online ilegal. Saya minta aparat merazia rutin hingga 1 November mendatang,” tegasnya. Ia juga meminta kawan-kawan sopir di lapangan menahan diri. “Organda melarang ada aksi sweeping, apalagi sampai penganiayaan atau perusakan,” tambahnya.